Hak Pendidikan Yang Layak Dan Setara Untuk Penyandang Disabilitas

Hidup dengan disabilitas bukanlah hal yang mudah. Sebagai warga Negara Indonesia, banyak hak-hak dari disabilitas intelektual ringan yang tanpa disengaja terabaikan oleh Negara, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendiidkan yang layak dan setara. Organisasi Kesehatan Dunia atau lebih dikenal dengan WHO memperkirakan bahwa satu miliar orang mengalami beberapa bentuk disabilitas dan dari jumlah tersebut, diperkirakan ninety three hingga one hundred fifty juta adalah anak-anak. Anak-anak penyandang disabilitas ini ten kali lebih kecil kemungkinannya untuk bersekolah daripada anak-anak lain dan ketika mereka bersekolah, kemungkinan besar mereka berada dalam lingkungan yang terpisah atau sekolah khusus atau SLB. Menurut penelitian anak-anak penyandang disabilitas di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak bersekolah dan pada tahun 2016 PBB melaporkan bahwa anak-anak dengan disabilitas menghadapi hambatan khusus dan berkelanjutan untuk pendaftaran sekolah.

Selama bertahun-tahun anak-anak penyandang disabilitas telah dikeluarkan dari sistem pendidikan umum dan ditempatkan di \’sekolah khusus\’. Dalam beberapa kasus, mereka dipisahkan dari keluarga mereka dan ditempatkan di lembaga perumahan jangka panjang di mana mereka dididik secara terpisah dari masyarakat, itu pun jika benar bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan setara. Anak-anak dengan disabilitas memiliki tingkat pendaftaran awal sekolah yang sangat rendah. Bahkan jika mereka bersekolah, anak-anak dengan kondisi tersebut lebih cenderung putus sekolah dan meninggalkan sekolah lebih awal tanpa beralih ke sekolah menengah dan lebih tinggi. Anak-anak penyandang disabilitas juga menghadapi peningkatan risiko kekerasan dan intimidasi sekolah, merampas hak mereka atas rasa aman serta hak mereka atas pendidikan.

Fakta-fakta dan angka-angka ini mencerminkan dampak dari hambatan signifikan terhadap pendidikan yang dihadapi oleh banyak penyandang disabilitas, yang meliputi:

-Kurangnya aksesibilitas, baik dalam hal gedung sekolah yang secara fisik tidak dapat diakses dan materi pembelajaran yang tidak sesuai.

-Diskriminasi dan prasangka yang mencegah penyandang cacat mengakses pendidikan dengan syarat yang setara dengan orang lain.

-Pengecualian atau pemisahan dari pengaturan sekolah umum atau juga sering disebut sebagai sekolah biasa.

-Kualitas pendidikan yang lebih rendah, termasuk dalam pengaturan umum di mana anak-anak dengan disabilitas telah \’terintegrasi\’ ke dalam sistem non-inklusif yang ada.

Hukum hak asasi manusia berupaya untuk secara langsung mengatasi masalah ini dengan menempatkan kewajiban pada negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pendidikan bagi para penyandang cacat, melalui penerapan \’pendidikan inklusif’. Meski tidak mudah, sudah kewajiban bagi Negara untuk menjamin semua hak-hak warga Negara, termasuk penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang layak dan setara dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa pendidikan adalah salah satu jalan untuk membangun bangsa dan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *